Pemerintah telah memiliki banyak aplikasi baik untuk internal hingga layanan publik yang diakses terpisah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sendiri mengungkap total aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian atau Lembaga saat ini sebanyak 24.000. Menurut Sri Mulyani, dari puluhan ribu aplikasi tersebut tidak semuanya digunakan dengan secara benar atau multifungsi.[1]
“Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi ya Pak. Dan juga 24.000 (K/L) kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri,” dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).[2]
“Tapi aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi,” ungkapnya.[3]
Sebagai orang yang masuk dalam dunia birokrasi, pernyataan Sri Mulyani ini nyata adanya. Setiap lembaga seringkali membuat aplikasi-aplikasi berbeda. Tujuannya mungkin baik, untuk membuat suatu aplikasi khusus untuk suatu perkara tertentu. Namun nyatanya untuk orang-orang dibawah, banyaknya aplikasi ini membuat bingung sendiri.
Seringkali, pembuatan aplikasi baru itu juga tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak efisien. Ditambah lagi tidak adanya monitoring terhadap pelaksanaan beberapa aplikasi, ketika selesai dirilis, aplikasi itu tidak berguna sama sekali.
Menurut saya, seharusnya suatu lembaga negara itu membuat 1 aplikasi induk. Setiap aplikasi-aplikasi kecil bisa digabungkan dalam 1 aplikasi induk. Selain memudahkan bagi pegawai, juga memudahkan bagi masyarakat pengguna layanan.
Bahkan lebih baik lagi, jika negara membuat 1 atau 2 aplikasi induk yang didalamnya terdapat aplikasi-aplikasi lintas kementerian dan lembaga negara. Jadi masyarakat cukup mendownload 1 aplikasi, namun bisa menyelesaikan banyak persoalan.
Banyaknya aplikasi ini, tentu wajar membuat spekulasi dikalangan masyarakat bahwa pembuatan aplikasi-aplikasi yang banyak ini hanya untuk penyerapan anggaran. Ketimbang menyalurkan uang milyaran membuat ratusan aplikasi yang jarang digunakan, lebih baik uang milyaran itu difokuskan untuk membuat 1 aplikasi, dengan membuat tim khusus untuk proses pemeliharan aplikasi. Selain bermanfaat bagi pegawai dan masyarakat, 1 aplikasi ini juga berguna untuk ketepatan implementasi anggaran.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ditulis oleh : Idik Saeful Bahri
(idikms@gmail.com)
~~~~~~~~~~~~~~~
_____________
[1] Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6175881/pemerintah-kebanyakan-aplikasi-sri-mulyani-tidak-efisien, pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 12:18. WITA.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
Idik Saeful Bahri