Keadilan sebagai Common Expedient
Dalam pengertian ini, keadilan diposisikan antara hukum dan etika. Dalam tradisi hukum Barat, keadilan bahkan secara kultural dianggap sebagai satu-satunya landasan hukum. Kesetaraan dan keadilan berjalan beriringan dalam filsafat hukum Barat. Tetapi akar kata Romawi aequus diterjemahkan dengan dua kata yang memperoleh dua arti yang sangat berbeda selama berabad-abad: kesetaraan, di satu sisi, dan kesetaraan, di sisi lain. Perbedaan tersebut menyebabkan teori politik yang berlawanan tentang hukum dan keadilan.
Hukum Romawi mendefinisikan kerja legal sebagai keahlian dalam menyelesaikan apa yang baik dan adil : Ars boni et aequi (Celsius and Ulp, Dig., I, 1, 1, pr.). Di antara prinsip-prinsip hukum tradisional, kita juga menemukan aturan yang menurutnya keadilan harus diharapkan dalam segala hal kecuali terutama dalam hukum (Paul, Dig., 50, 17, 90). Sebagai hukum Pretorian, sebagian besar peraturan hukum Romawi sehari-hari secara progresif dibangun di atas keadilan untuk menyempurnakan hukum positif. Pembedaan Romawi antara ius honorarium dan ius civile telah dilihat oleh beberapa penulis sebagai pendahulu dari apa yang nantinya akan ada di Inggris sebagai pembedaan antara hukum umum dan keadilan: sebuah “badan aturan yang ada di samping hukum perdata asli, didirikan di atas prinsip-prinsip yang berbeda, dan secara kebetulan mengklaim menggantikan hukum perdata berdasarkan kesucian superior yang melekat dalam prinsip-prinsip ini” (Maine, 1861: hal. 25).
Keadilan digunakan untuk menggantikan aturan hukum yang diambil dari undang-undang atau hukum umum ketika aturan ini dianggap terlalu tidak memadai atau pantang menyerah untuk mengharapkan keadilan dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, pemerataan selalu dianggap sebagai cara umum melawan keadilan hukum (negara) di mana yang terakhir ini tampak terlalu jauh dari etika, moral, atau adat istiadat. Jalan menuju keadilan ini secara historis digunakan sedemikian rupa sehingga langkah pertama diwujudkan dalam banyak tradisi hukum, muncul kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.
Berlawanan dengan ketidakadilan hukum, kesetaraan dianggap sebagai perlindungan (kesetaraan mendorong aturan hukum kepada pemberi hukum) atau jalan lain (kesetaraan adalah sumber alternatif ganti rugi atau pemulihan yang disediakan oleh hukum yang ditetapkan).
Sejak zaman kuno, keadilan dianggap sebagai sarana yang efisien untuk menegakkan keadilan dalam hukum. Tanpa pemerataan, hukum akan menjadi tidak adil (‘Summum ius, summa injuria’). Dalam antropologi hukum, Henri Sumner Maine menunjukkan dalam karyanya “Hukum Kuno” bahwa keadilan dianggap sebagai instrumen untuk membawa keharmonisan masyarakat progresif. Menurut penulis ini, pemerataan adalah salah satu dari tiga lembaga di mana hukum primitif telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dan moralitas yang membaik.
Pemerataan juga dianggap dalam tradisi hukum Barat sebagai pelengkap atau korektif terhadap hukum positif. Ada beberapa kata mutiara tentang topik ini, seperti Hæc æquitas suggerit, etsi deficiamur jure atau Æquitas nihil aliud est quam jus quam lex scripto prætermisit; yaitu, keadilan harus diikuti dimana tidak ada norma hukum untuk mencapai solusi.
Tapi, ketika orang di jalan berbicara tentang ‘kesetaraan’, dia memikirkan keadilan ideal yang bahkan mungkin bertentangan dengan hukum. Di sinilah letak keyakinan pada keadilan suatu klaim atas beberapa hukum kodrat yang ada di atas hukum atau undang-undang positif. Kesetaraan berfokus pada ketidaksempurnaan hukum dan bahkan dapat lebih disukai daripada norma hukum yang memberikan koreksi yang berguna untuk keadilan kelembagaan hukum dengan meningkatkan hasil yang adil: Placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ æquitatisque quam stricti juris rationem. Pemerataan lebih baik daripada solusi yang diambil dari interpretasi hukum yang ketat. Teori seperti itu, yang dijabarkan dari Aristoteles dan seterusnya, berjalan melalui tradisi hukum Barat melalui hukum Romawi, Hukum Kanon berikutnya (Grossi, 1998) dan langsung melalui rezim hukum kontinental sebelum Revolusi Prancis.
Bahwa hukum dapat diselaraskan dengan masyarakat melalui keadilan saat ini telah didemonstrasikan oleh sosiolog hukum, yang penelitiannya mengilustrasikan keadaan khusus di mana masyarakat menggunakan prosedur alternatif di mana keadilan memainkan peran penting. Hal ini sangat jelas ketika tidak mendarah daging dalam suatu budaya untuk secara naluriah meminta bantuan hukum sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik, seperti dalam budaya tradisional Cina atau Jepang. Selain itu, pemerataan sering ditangkap sebagai peluang untuk alternatif hukum negara yang dapat diterapkan, di mana hal itu tidak dipertimbangkan oleh norma hukum tertulis. Dalam dekade terakhir abad ke-20, misalnya, kesetaraan dikutip dalam gerakan alternatif oleh hakim Italia dan Brasil (Penggunaan Alternatif Hukum dan Keadilan Alternatif, dalam Arnaud, 1993).
~~~~~~~~~~~~~~
Diterjemahkan oleh : Idik Saeful Bahri
(idikms@gmail.com)
~~~~~~~~~~~~~~
Idik Saeful Bahri